Analisis Data Mobilitas Sosial : Viviana

SUMBER:

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...ya-dari-jokowi

Ahok Jadi Bos BUMN, Ternyata Rekomendasinya dari Jokowi

13-11-2019

Jakarta, CNBC Indonesia- Pagi ini, secara mengejutkan tiba-tiba ada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berada di Kementerian BUMN. Ahok bertemu Menteri BUMN, Erick Thohir, dan diajak masuk ke salah satu BUMN.

Memang sudah bisa dipastikan, masuknya Ahok sebagai calon bos salah satu BUMN adalah hasil rekomendasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Banyak yang mengapresiasi langkah pemerintah menarik Ahok untuk masuk menjadi bos BUMN. Karena Ahok dinilai sosok yang tegas, meski pernah tersandung kasus hukum dan dipenjara.

Arya (staf khusus menteri BUMN) belum bisa memastikan BUMN mana yang akan ditempati oleh Ahok. Yang pasti BUMN tersebut adalah BUMN yang sifatnya strategis, dalam arti berperan penting dalam perekonomian dan kenegaraan. Penunjukkan Ahok sebagai bos BUMN ini, ujar Arya, pastinya akan melalui proses di Tim Penilai Akhir (TPA).

✓Analisis

Mobilitas sosial yang terjadi adalah Ahok yang dulu hanya orang biasa kini menjabat sebagai Bos BUMN. Ahok dinilai sosok yang tegas, meski pernah tersandung kasus hukum dan dipenjara.

✓ Bentuk mobilitas sosial yang terjadi yaitu vertikal naik. 

~Jabatan yang dipegang seseorang merupakan peran yang harus dilaksanakan sesuai dengan kedudukan yang dimiliki. Dengan demikian, mobilitas sosial vertikal naik mempunyai dua bentuk utama, yaitu :

a. masuknya individu-individu atau seseorang yang memiliki kedudukan rendah ke tingkat kedudukan yang lebih tinggi;

b. pembentukan suatu kelompok sosial baru kemudian ditempatkan pada derajat yang lebih tinggi dari orang-orang pembentuk kelompok tersebut.

✓Faktor pendorong Mobilitas

    Faktor individu. Ahok dinilai sosok yang tegas dalam mengendalikan sistem pemerintahannya. meski pernah tersandung kasus hukum dan dipenjara.

✓Proses, Saluran dan konsekuensi mobilitas sosial

  Dulu pak Ahok ini pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ahok dipenjara karena telah melanggar Hukum Agama.Selama 1 tahun 8 bulan 15 hari, 24 Januari Ahok bebas dari telah dari penjara. Setelah beberapa tahun kemudian ia dipanggil oleh presiden Jokowidodo. Sesuai dengan rekomendasi presiden akhirnya Ahok ditugaskan untuk menjadi bos BUMN.Banyak yang mengapresiasi langkah pemerintah menarik Ahok untuk masuk menjadi bos BUMN. Karena Ahok dinilai sosok yang tegas, meski pernah tersandung kasus hukum dan dipenjara.

✓Konsekuensi Mobilitas Sosial

Konflik AntarKelompok Sosial

Keseimbangan hubungan sosial dalam masyarakat dapat terganggu pula oleh atau turunnya kedudukan kelompok sosial yang ada sehingga menimbulkan konflik antarkelompok. Misalnya, konflik antarparta politik yang terjadi setelah pemilihan kepala daerah. Pendukung parta politik yang kalah terkadang sulit menerima kekalahan kemenangan partai politik lawan.

Sama halnya dengan Ahok yang sekarang menjabat sebagai Bos BUMN. Hal tersebut sama halnya dengan Ahok yang pernah dipenjara akibat melanggar Undang-Undang tentang Agama. Masyarakat menjadi resah menerima Ahok menjadi Bos BUMN. Berdasarkan keputusan Jokowi maka masyarakat menerima segala keputusan yang diberikan. Dengan itu, tidak menimbulkan konflik antar sosial diantara masyarakat. 

✓ Kesimpulan dan saran

Ada yang menganggap Ahok tak pantas jadi petinggi di salah satu perusahaan besar BUMN. Sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dianggap bukan sosok yang ‘bersih’. Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai sosok Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak akan mampu memberantas mafia di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebab, menurut Marwan, untuk memberantas mafia di BUMN diperlukan sosok yang bersih. Sedangkan Ahok, lanjut dia, mempunyai rekam jejak yang buruk.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai Ahok dipilih bukan untuk memperbaiki kinerja bisnis perusahaan BUMN. Bhima menjelaskan, ada empat kriteria yang harus dipunyai seseorang jika ingin menjadi petinggi di BUMN besar seperti Pertamina dan PLN. Pertama, orang tersebut harus berintegritas. Kedua, tak pernah tersangkut permasalahan hukum. Ketiga, tak terafiliasi dengan partai politik. Keempat, harus memiliki memampuan komunikasi yang baik.

Adapun alasan Rizal tak setuju dengan rencana Presiden Jokowi tersebut karena Ahok memiliki rekam jejak yang tidak mulus dalam kariernya. Bahkan ia menyarankan penunjukan bos perusahaan BUMN bisa ditunjuk dari sektor swasta yang lebih kompeten dari Ahok. Rizal menyebutkan, salah satu contoh kasus yang mencoreng rekam jejak Ahok adalah pembelian lahan RS Sumber Waras saat Ahok menjabat Gubernur DKI Jakarta.

✓ Saran

Salah satunya datang dari peneliti senior INDEF, Faisal Basri. Dia berharap Ahok tidak bekerja sendirian dalam mengubah kinerja perseroan yang akan dipimpin. Ahok itu bukan malaikat, tapi roh Ahok bisa menjadi motor perubahan. Tapi itu juga enggak cukup, syarat perlunya harus dipenuhi. 

Oleh sebab itu, sekali lagi dia menyarankan Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberikan kewenangan serta jaminan kepada Ahok agar tidak terjadi hambatan dalam mengubah perseroan yang akan diemban nantinya. Hal itu masyarakat turut lega atas pemberitahuan tersebut.

Nama : Viviana Al-Hakim