Sumber : Kompasiana, 26 Juni 2015 12:09
https://www.kompasiana.com/pemulungintelektual/mobilitas-sosial-pejabat_5500382da33311a872510415
Mobilitas Sosial Pejabat
A. Sajian Data
Kompasiana, Syamsul merupakan Gubernur Sumatra Utara diperiksa dalam kasus korupsi APBD 2000-2007. Dalam harian yang sama dimuat daftar Kepala Daerah Tersangkut Korupsi yaitu Abdullah Puteh (Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam), Danny Setiawan (Gubernur Jawa Barat), Syahrial Oesman (Gubernur Sumatra Selatan), Suwarna Abdullah Fattah ( Gubernur Kalimantan Timur), Ismeth Abdullah ( Gubernur Kepulauan Riau), Sjahriel Darham (Gubernur Kalimantan Selatan), Saleh Djasit (Gubernur Riau), Jefferson SM Rumanjar (Wali Kota Tomohon), Abdillah (Wali Kota Medan), Baso Amiruddin Maula (Wali Kota Makasar), Syaukani HR (Bupati Kutai Kartanegara), Yusak Yaluwo (Bupati Boven Digul), Indra Kusuma (Bupati Brebes), dan Ismunarso (Bupati Situbondo).
Daftar diatas masih bisa diperpanjang lagi dengan para pejabat Negara lainnya baik dari lembaga yudikatif maupun legislative. Kasus korupsi oleh pejabat Negara boleh dikatakan tokoh masyarakat, pemimpin rakyat tentu individu terpandang, berkualitas lebih. Untuk mencapai puncak tertinggi tentu membutuhkan perjuangan. Dari orang biasa menjadi pemimpin masyarakat, secara Sosiologi, disebut mobilitas social.
B. Analisis
Berita diatas merupakan contoh kasus korupsi yang dilakukan oleh salah seorang pejabat pemerintah. Dalam kasus pejabat tersangkut korupsi dalam sosiologi mengalami mobilitas vertikal ke bawah (social vertical sinking) yaitu mengalami statusnya mengalami penurunan dari kedudukan tinggi ke kedudukan yang rendah. Dari pejabat Negara dengan fasilitas Negara tinggal di rumah dinas, setelah tersangkut kasus korupsi tinggal dibui dan status social menjadi turun.
Faktor pendorong mobilitas sosial vertikal ke bawah diantaranya komunikasi yang bebas sehingga menyebabkan para pejabat tersebut melakukan tindakan korupsi, adapun pengaruh pada lingkungan di sekitar yang tidak kondusif.
Dalam hal ini koruptor mengalami proses degradasi atau bisa disebut penurunan pangkat maupun tingkat sosial di masyarakat. Hal ini bisa memungkinkan untuk jabatannya di lepas.
Saluran mobilitas sosial penurunan pangkat pada mobilitas pejabat koruptor termasuk ke dalam saluran organisasi politik.
Konsekuensi yang ditimbulkan oleh mobilitas sosial ini adalah pejabat yang melakukan korupsi tersebut mengalami penurunan pangkat serta dipenjara karena kasus korupsi yang dilakukannya. Akibatnya para pejabat tersebut bisa kehilangan status tinggi sosialnya. Maka mereka bisa saja kehilangan harga diri dan kehormatannya.
C. Komentar
Menurut saya, tindak korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah bisa menyebabkan mereka mengalami mobilitas sosial vertikal ke bawah sehingga mereka kehilangan status sosial yang tinggi di masyarakat serta mereka juga bisa mengalami penurunan pangkat. Oleh sebab itu, sebagai pejabat pemerintah negara di lembaga mana pun perlu berhati-hati dalam melakukan tugas dan kewajibannya agar tidak memperbaiki mobilitas sosial.
Finna Ikhlasul Amaliyah
XI IPS 2 / 16
Tidak ada komentar:
Posting Komentar